undang undang keimigrasian. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimgirasian, Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau disingkat (TPI) adalah. undang undang keimigrasian

: a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Sebagai Dokumen Resmi Negara, penggunaan paspor Republik Indonesia tidak lepas dari peraturan perundang-undangan serta kesepakatan (common policy) dari berbagai negara. No. c. Nomor. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang; Kepala Kantor Dari Masa ke Masa;. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Cipta Kerja adalah upaya. Undang Undang Keimigrasian. bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. S. 9 Drt. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian T. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik1. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; Dikenai Deportasi; atau; Meninggal dunia; DASAR HUKUM: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran. Sanksi yang diberikan adalah pendeportasian dan dimasukkan kedalam Daftar Penangkalan. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri. 1. Oleh karena itu, perlu keimigrasian kini telah diatur dalam pula diatur Penyidik Pegawai Negeri Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Sipil (PPNS) Keimigrasian yang tentang keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang menggantikan Undang-undang Nomor 9 secara khusus berdasarkan Undang- Tahun 1992 tentang Keimigrasian. 39 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri j. Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang. Metode. Penggantian undang-undang keimigrasian dari Undang-Undang No. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang mengenai keimigrasian. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang; Kepala Kantor Dari Masa ke Masa;. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru. 8. 2019, No. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soetta merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada keimigrasian sejalan dengan teori hukum Kantor Imigrasi dilaksanakan oleh Pejabat publik, dimana wewenang merupakan inti dari Imigrasi yang diberikan kewenangan seperti Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi dimaksud dalam Undang. JDIH 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang khusus. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya imigrasi. Pasal 134. KEIMIGRASIAN . Tim Koordinasi Pengawasan Orang. Undang. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang KETENTUAN LAIN-LAIN 14. Mendapatkan keterangan langsung operasi di lapangan dengan dari masyarakat atau. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian yang ada, dipandang sudah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Sebelum kita melihat bagaimana pengaturan asas-asas persyaratan pewarganegaraan dan jaminan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik. keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, danundang-undang memiliki kewenangan pencegahan. 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Mahfud MD politik hukum sangat dipenagruhi oleh Konfigurasi politik suatu Negara, apakan Negara demokratis atau Otoriter. Mengingat : 1. TENTANG . Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi T. 10 Berdasarkan latar belakang tersebut,. UUDrt. Sorong, 2 Oktober 2023 – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong dengan khidmat melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila sebagai bagian dari peringatan yang. 2. Ani Anggorowati. Imigran gelap terdiri dari dua macam yaitu: 1. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang -undang mengenai Keimigrasian. Tiga orang WNA dideportasi oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar karena melanggar keimigrasian. 217 warga negara Brasil yang terdaftar sebagai penduduk di Jepang dengan kelompok-kelompok kecil tambahan dari. E. Pelaksanaan. menganalisis proses izin imigrasi pekerja asing di Pos Pemeriksaan Imigrasi, saya akan menggunakan standar layanan publik dari Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang layanan publik. Keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian Tahun 2011), yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. dan pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan. JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,. 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; b. Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan miliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian: UU No. Pasal 77. UMUM Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diselenggarakan salah satunya berdasarkan asas kemudahan berusaha. Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 108 Alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian berupa: a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Menimbang : a. Berita Satker 021 6541213; 08118418333; kanim_jakpus@imigrasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; b. Dasar hukum Rumah Detensi Imigrasi adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kepala Divisi Keimigrasian di Seluruh Indonesia 2. Pasal 139. Pembahasan tersebut dilakukan dalam format Focus Group Discussion (FGD) yang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. DENGAN PERSETUJUAN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian DETAIL PERATURAN Abstrak. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasi menyebutkan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk aatau keluar wilayah Indonesia serta pengawasanya dalam rangka menjaga. Ulasan: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”), tidak mengenal istilah pencekalan. 02 Juni 1955. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kaliKeimigrasian, selanjutnya disebut dengan undang-undang Keimigrasian. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu. U. DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Yth. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Sebagian masih merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, dan. B. Depok – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok menggelar kegiatan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 bertempat di halaman parkir Kantor. Undang-undang dan peraturan dalam undang-undang migrasi Dalam konteks undang-undang migrasi, Anda dapat memikirkan, misalnya, undang-undang. Menurut Prof. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi, dan berbagai peraturan perundang-undang lainnya. KETENTUAN PERALIHAN 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. 3 WNA Dideportasi, Langgar Aturan Imigrasi. Undang-undang Nomor 42 Drt. Home; Profil. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 8. NOMOR 6 TAHUN 2011. Keimigrasian juga merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (Civil Servant Investigator of Immigration) that hereinafter referred to PPNS Keimigrasian shall mean an Immigration Officer who is authorized by Law in order to conduct the criminal investigation of Immigration. UU 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dengan membentuk undang-undang baru yang lebih komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana b. Keimigrasian sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: - 10 - a. Undang-Undang No. Tindakan administratif keimigrasian ialah suatu tindakan yang di tetapkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang dalam hal menangani suatu kasus terkait pelanggaran administrasi keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dalam arti lain yaitu penanganan kasus diluar proses peradilan. warga negara Indonesia; dan b. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Cipta Kerja adalah upaya. Pasal 136. Terkait dengan overstay, Achmad menjelaskan bahwa berdasarkan PP No. BAB 11 - Ketentuan Pidana; Pasal 113. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pengertian keimigrasian telah mengalami perubahan, dalam undang-undang Keimigrasian sebelumnya (No. Undang-undang tentang Perjanjian Internasional; e. 1310 -2- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (1) menentukan alasanc. Tesis: “Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana”(Depok: UI,) Ruri Kemala Desriani, 2015. Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dengan Komisi III DPR, akhirnya Rancangan Undang-Undang Keimigrasian yang baru disetujui dan diusulkan untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR tanggal 7 April 2011. 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u. Sebagai cabang hukum. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 120. Keimigrasian. Beranda. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan beberapa hal yang menjadidan Tata Kerja Kantor Imigrasi; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN. 390. Undang -U ndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah ter akhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 . View the Project on GitHub ridwan-arifin. Tindakan Keimigrasian yang dikenakan dapat berupa Deportasi sebagai salah satu tindakan khusus dan khas dari fungsi keimigrasian. Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Mandarin Version) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia melalui Undang-Undang Keimigrasian No. Salah satu UU yang direvisi dan dimuat dalam omnibus law ini adalah Undang-Undang No. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara : Bukan Pajak, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskalUndang - undang Keimigrasian tersebut lahir dan disahkan dengan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011) tentang Keimigrasian, dimuat dalam Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 52 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 2011. 01 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN PENJAMIN DAN PENANGGUNG JAWAB KEIMIGRASIAN. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENJAMIN KEIMIGRASIAN. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini: a. Undang-Undang No. Tempat Penetapan. com, JAKARTA - Accor, grup perhotelan terkemuka di Indonesia, dalam rangka Hari Batik Nasional, mengundang para tamu untuk merayakan. BAB II FUNGSI, WEWENANG, DAN TUGAS INTELIJEN KEIMIGRASIANTindak Pidana Keimigrasian adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan keimigrasian. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . v Tindakan adminisratif keimigrasian adalah tindakan yang dilakukan di luar proses pradilan yang ada di Indonesia yang sesuai dangan keterangan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. pengawasan terhadap. Keimigrasian serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia SURAT EDARAN. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta perat uran perundang – undangan yang berupa pasal – pasal yan g t ercantum dalam KUHP yang menyangkutHasil kesimpulan menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia melalui Undang-Undang Keimigrasian No. Keimigrasian. Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai keimigrasian yaitu dalam Undang-Undang Nomor. Undang-Undang No. 4. Ketentuan tentang tindak pidana di bidang Keimigrasian, berjumlah 23 pasal, dan terdapat dalam pasal 113, sampai dengan pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang KeImigrasian. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian. 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai Kejahatan 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 01 Tahun 2023, Ditjen Imigrasi menambahkan sebanyak 50 kantor imigrasi di berbagai provinsi dalam daftar unit pelayanan teknis (UPT) keimigrasian yang memberikan pelayanan paspor elektronik. Undang-Undang RI No. Terkait dengan overstay, Achmad menjelaskan bahwa berdasarkan PP No. DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Yth. Permohonan Dokumen Perjalanan, Visa, Izin Tinggal, Izin Masuk Kembali dan biaya beban berdasarkan Undang-Undang ini dikenai biaya imigrasi. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh. Undang-Undang Keimigrasian, (2)Kendala-kendala apakah yang dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang keimigrasian, (3)_. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,. Untuk memahami pengertian imigrasi, berikut ini pendapat dari beberapa ahli. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1992. 2. Dasar Hukum a. 1. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 35.